Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kemitraan setara antara pemerintah dan penyelenggara pendidikan swasta untuk mewujudkan pemerataan akses serta peningkatan kualitas pendidikan nasional.
JAKARTA, NNews.id – Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menegaskan bahwa penguatan peran sekolah swasta bukan sekadar pelengkap, melainkan pilar penting dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pernyataan tersebut merespons Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, yang menyebut sekolah negeri dan swasta sebagai “dua sayap” pendidikan nasional yang tidak terpisahkan.“Data saat ini membuktikan bahwa sekolah swasta adalah penopang akses pendidikan bagi jutaan anak bangsa.
Kebijakan yang memarginalkan swasta akan berdampak langsung pada gagalnya agenda pemerataan,” ujar Lestari dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/11).
Rerie, sapaan akrab Lestari, menyoroti disparitas yang masih terjadi dalam akses pendidikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2024/2025 menunjukkan terdapat 7.562 SMA swasta atau setara 51,53 persen dari seluruh SMA di Indonesia.
Namun, jumlah siswa yang menempuh pendidikan di SMA swasta hanya sekitar 26,21 persen, sedangkan 73,79 persen siswa bersekolah di SMA negeri.
“Tingginya jumlah sekolah swasta tidak serta-merta diikuti akses yang setara. Faktor ekonomi dan sebaran layanan masih menjadi penghambat.
Di sinilah negara harus hadir memastikan ekosistem yang adil, bukan membiarkan swasta berjalan sendiri,” tegas Rerie yang juga Anggota Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan.
Perhatian terhadap Kesejahteraan Guru SwastaRerie juga menyoroti tantangan kesejahteraan guru non-ASN yang banyak mengabdi di sekolah swasta.
Pada 2026, pemerintah mengalokasikan tunjangan profesi guru (TPG) non-ASN sekitar Rp11,5 triliun untuk 392.870 guru. Besarannya Rp2 juta per bulan bagi guru yang belum memperoleh penyetaraan jabatan, pangkat, dan golongan (inpassing).
Pemerintah juga menaikkan insentif dari Rp300.000 menjadi Rp400.000 per bulan. Mekanisme penyaluran tunjangan kini dilakukan langsung ke rekening guru setiap bulan.“Kualitas pendidikan tidak boleh ditentukan oleh status hukum sekolah, melainkan oleh kualitas layanan dan kesejahteraan pendidiknya.
Guru di sekolah swasta adalah aset bangsa yang sama,” tambah Rerie.Menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, kemitraan strategis antara pemerintah dan penyelenggara pendidikan swasta harus diwujudkan secara setara, bukan subordinatif.
Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang pada 2025 menjangkau 16.167 satuan pendidikan dengan anggaran Rp16,9 triliun perlu dipastikan menyentuh sekolah swasta secara proporsional, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Pada 2026, pemerintah menargetkan perluasan program tersebut hingga 71.744 satuan pendidikan.“Negara wajib hadir memastikan ekosistem pendidikan yang adil.
Swasta adalah mitra strategis dalam mencetak SDM unggul. Penguatan peran mereka adalah investasi langsung bagi masa depan bangsa,” pungkas Rerie.
Penulis : hen
About the Author
