Jakarta, NNews.id – Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden bukan sekadar peristiwa personal, ini adalah gempa politik yang mengguncang fondasi koalisi pemerintahan.
Setelah dua tahun polemik ijazah terus dipelihara sebagai amunisi politik, Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 akhirnya menjadi palu yang memaksa semua pihak mengambil sikap.
Secara politik, keputusan mundur ini menguntungkan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo tidak perlu berhadapan langsung dengan DPR dalam proses pemakzulan yang melelahkan dan berpotensi membelah koalisi.
Dengan mundurnya Gibran, Prabowo bisa tampil sebagai pemimpin yang menghormati hukum, sekaligus membuka ruang untuk menata ulang koalisi tanpa beban masa lalu Pilpres 2024.
Namun di sisi lain, mundurnya Gibran juga membuka kotak pandora bagi kekuatan politik lama. Kursi Wapres yang kosong kini menjadi barang rebutan.
Setiap partai dalam koalisi akan mengklaim berhak mengajukan nama, sementara oposisi akan memanfaatkan momentum ini untuk menekan pemerintah agar lebih transparan.
Jika proses pemilihan pengganti Wapres di MPR tidak dikelola dengan cermat, bukan tidak mungkin krisis ini berubah menjadi krisis koalisi yang lebih besar.
Yang paling berbahaya dari peristiwa ini adalah preseden politiknya. Jika seorang Wapres bisa dipaksa mundur hanya karena tekanan politik yang dibungkus putusan hukum yang masih diperdebatkan, maka ke depan jabatan apa pun bisa digoyang dengan pola yang sama.
Demokrasi akan berubah menjadi arena saling menjatuhkan lewat isu administrasi, bukan adu gagasan dan kinerja.
Oleh karena itu, ujian sesungguhnya bukan pada Gibran, tetapi pada elite politik hari ini. Apakah mereka mampu mengisi kekosongan jabatan Wapres lewat mekanisme konstitusional yang bersih, tanpa transaksi dan tanpa bagi-bagi kursi, atau justru menjadikan krisis ini sebagai ajang balas dendam politik.
Jika yang terjadi adalah yang kedua, maka rakyatlah yang dirugikan, karena energi pemerintah akan habis untuk urusan elite, bukan untuk urusan harga pangan, lapangan kerja, dan kesejahteraan.Sejarah akan mencatat, 11 November 2026 bukan hanya tanggal mundurnya seorang Wapres, tetapi tanggal ketika Indonesia diuji, apakah masih percaya pada konstitusi, atau sudah menyerah pada politik tekanan.
Penulis : hen
About the Author
